Beranda Bandar Lampung Pengamat: Wali Kota tidak Bisa Membangun Flyover di Jalan Nasioanl Jika Tak...

Pengamat: Wali Kota tidak Bisa Membangun Flyover di Jalan Nasioanl Jika Tak Dapat Izin dari Pemerintah Pusat

987
3
BERBAGI
Wali Kota Bandar Lampung Herma HN. (foto: Sulaiman)

Portallampung.co- Rencana pembangunan flyover oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung menuai pro-kontra di kalangan pemerintahan maupun masyarakat.

Pengamat Administrasi Negara Universitas Lampung (UNILA) Izzul Fatahu Reza menjelaskan, seorang pejabat daerah apapun levelnya baik itu gubernur, wali kota atau pemerintah kabupaten kota, itu harus berkordinasi dengan semua level pemerintahan jika ingin menjalakan kebijkaan. Apalagi kebijakan berkaitan dengan sarana yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Kordinasi tersebut bisa secara horizontal. Misalnya, wali kota dengan Bupati-bupati apabila pembangunan lintas kota dan kabupaten, boleh juga wali kota dengan gubernur apabila berkaitan dengan tanggung jawabnya wali kota terhadap gubernur, dan bisa juga dengan presiden apabila tugas dari pemerintah pusat.

“Dalam hal ini Wali Kota Herman HN menurut saya, apabila ia tidak mendapatkan izin dari Kementrian Perhubungan dan Kementrian PU dalam membuat flyover di jalan nasioanal, seharusnya ia tidak bisa melaksanakan pembangunan itu, karena itu adalah milik pusat. Apabila sudah mendapatkan izin baru boleh membangun. Karena dalam melaksakan tujuan publik dengab tujuan tertentu pemerintah harus menaati aturan-aturan atau prosedur-prosedur tertentu yakni aturan hirarkis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” ungkapnya saat ditemui Portallampung.co di ruang kerjanya, pada Kamis (6/4/2017).

Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah (FISIP) Unila juga mengungkapkan, apabila wali kota tetap melakukan pembangunan itu (nekad) dengan cara meminjam dana dan lain sebagainya, gubenur dan Kementrian Perhubungan berhak memberikan teguran karena ia harus mendapatkan izin dari atasan yang lebih tinggi. Nanti dikhawatirkan ke depannya akan menimbulkan permasalahan sosial seperti contohnya penggusuran makam, penggunaan lahan yang dipaksa dijual masyarakat, akan membuat pemerintah kota kedudukannya akan lemah apabila mendapat gugatan dari masyarakat di PTUN karena pembangunan ini belum legitimed atau belum sah karena belum ada izin dari pemilik sarana pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan dan Kementrian PU.

“Menurut saya, wali kota harus lebih hati-hati dalam melakukan kebijakan, memang satu sisi kebijakan-kebijakan yang dilakukan bagus tujuannya ingin mensejahterakan rakyat, tetapi sayangnya program-program yang dilaksanakan ini kurang memperhatikan aturan dan regulasi sehingga ternilai menabrak aturan-aturan yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Saya khawatir, lanjut Izzul, wali kota ini ingin membangun “Menara Gading Bandar Lampung” yang menginginkan Kota Bandar Lampung menjadi seperti kota metropolitan yang memiliki flyover di mana-mana, namun beliau tidak memperhatikan aspek pembangunan sumberdaya manusia di Bandar Lampung melalui suport biaya tersebut.

“Dari beberapa sisi pembangunan flyover ini menimbulkan banyak permasalahan yang apabila pemerintah kota bersikukuh tetap melaksanakan pembangunan ini, saya khwatir permasalahan ini akan menjadi Seperti batu es yang lambat laun akan munncul dan memuncak, karena ini akan menjadi bomerang bagi beliau,”pungkasnya.

Penulis: Sulaiman

3 KOMENTAR

  1. Menarik mas bro….
    Bukankah kebijakan itu lahir dr diskresi. Bahkan dlm uu pun tlh d atur ttg diskresi yg mana mjd hak pejabat berwenang tuk mengeluarkan kebijakan guna kelancaran roda pemerintahan. Selama sesuai dg Azas2 umum pem yg baik n selaras dg tujuan regulasi yg ada maka tdk jd masalah.
    Bertabrakan /tdk nya dg regulasi d atasnya terkadang regulasi yg ada sudah tk lg relevan/mengakomodir kebutuhan masyarakat, munculah diskresi.
    Urusan yg mendesak n perlu penanganan yg segera ini lah urusan yg harus d selesaikan. Di lain sisi pemerintah pusat lambat merespon sedang masyarakt d daerah otonom sudah meronta, inilah tugas pemimpin daerah tuk segera menangani maslah.

    Hahaa…. Hanya sedikit tanggapan, tp ane jg blm tau detil masalah e ?

  2. mau membangun untuk kepentingan orang banyak aja susah, inilah yg dibilang kerja salah gk kerja salah. yg gak ada hasil malah didukung terus

Tinggalkan Komentar