Beranda Daerah Tanggamus Kisruh Program PTSL Pekon Ketapang, Kakon Intimidasi Warga

Kisruh Program PTSL Pekon Ketapang, Kakon Intimidasi Warga

61
0
BERBAGI
Foto: Ilustrasi

Portallampung.co- Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Tanggamus, berbuntut panjang, Pasalnya, Kepala Pekon Sirli (37), diduga telah melakukan intimidasi terhadap warganya yang ikut program PTSL di pekon setempat.

“Pada Senin 8 Oktober sekitar pukul 19.30 WIB, kami berempat di pangil kepala pekon ke rumahnya, kepala pekon itu bicara dengan nada menakut-nakuti gitu, sambil membaca SMS Kakon Sirli berkata kapada kami beremapat dengan kalimat ‘Bila mana kami tidak mau membuat surat pernyataan perdamaian, surat pencambutan pernyataan yang sudah dibuat ke LSM LIPAN, jagan salahkan kami’,” kata SY (60) warga setempat menirukan ucapan Kakon.

SY juga menjelaskan, bahwa kami ini katanya akan masuk penjara jika tidak mencabut surat pernyataan yang pernah kami buat itu, mereka akan nuntut. “Ucapan terakhir Kepala Pekon Ketapang Sirli kepada kami, bila mana jam 10 (hari Selasa besok tanggal 9 Oktober 2018 ) kami tidak menghadap kepala pekon, jangan salahkan saya selaku kepala pekon. Kami akan diciduk. Yang dimaksud kakon itu surat perdamaian lah, jam 10 besok kesimpulanya kami harus tandatangani,” katanya pada awak media di kantor LSM LIPAN Tanggamus.

Hal Senada disampaikan LK (50), waraga pekon setempat menjelaskan, bahwa kemarin malam saya di pangil Kakon Sirli, Kakon mengatakan pada kami kalau kalian tidak mau tandatangan, saya takut kalian terlibat. Intinya kami disuruh mecabut surat pernyataan itu yang isinya: 1. Pokmas mengukur di dampingi BPN, 2. menyatakan bahwa kami tidak sadar atas penanda tanganan tersebut, kami tidak membaca dan tanpa dibacakan. kepada Kakon saya katakan apa yang kami katakan betul adanya dan tidak berlebihan,” tutupnya.

Sementara SI (48), warga Pekon Ketapang yang juga ikut datang ke kantor LIPAN menambahkan, bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Kakon Sirli, maunya Kepala Pekon mendampingi Pokmas kekantor LIPAN untuk cabut laporanya disana,” kata dia.

Sebelumnya dikatahui, masalah ini mencuat dengan adanya surat pernyataan sebagian masyarakat Pekon Ketapang Kecamatan Limau, kepada LSM LIPAN dan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Online Indonesia (AJOI) beberapa waktu yang lalu.

Didalam surat tersebut sebagian masyarakat mengeluhkan besaran biaya pembuatan PTSL dan tidak adanya penjelasan pengunaanya, selain itu adanya penyitaan buku sertifikat warga yang sudah di terima mereka dari BPN saat pembagian. Tak hanya itu warga juga memprotes luas tanahnya tidak sesuai dengan aslinya karena hanya diukur oleh Pokmas tanpa didampingi pihak dari BPN. (*)

Tinggalkan Komentar