Beranda Bandar Lampung Erika Novalia: Kaum Perempuan Harus Dilibatkan dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir

Erika Novalia: Kaum Perempuan Harus Dilibatkan dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir

78
0
BERBAGI
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Bidang Tata Kota dan Pemukimam Perumahan, Erika Novalia, SH, menjadi salah satu narasumber dialog publik Kebijakan Pelindungan Hak Perempuan Produsen Pangan di Wilayah Pesisir, di Wisma Nuwo Tasya, Rajabasa, Bandar Lampung, Rabu (7/11/2018).(Foto: Ist)

Portallampung.co- Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Bidang Tata Kota dan Pemukimam Perumahan, Erika Novalia, SH, menjadi salah satu narasumber dialog publik “Kebijakan Pelindungan Hak Perempuan Produsen Pangan di Wilayah Pesisir” yang diselenggarakan oleh organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, di Wisma Nuwo Tasya, Rajabasa, Bandar Lampung, Rabu (7/11/2018).

Menurut politisi perempuan dari Partai NasDem Lampung ini, bahwa dalam acara tersebut dirinya membawa materi tentang regulasi pemukiman kumuh yang merupakan alternatif dalam pembangunan masyarakat pesisir di kota. Dengan adanya dialog ini kita menjadi tahu persoalan-persoalan yang dialami kaum perempuan khususnya di Teluk Bone, Cungkeng.

“Nantinya permasalahan-permasalahan yang ada di sini akan kita diskusikan lagi dengan teman-teman legislatif lainnya dan saya berharap regulasi yang dibuat benar-benar aspirasi dari masyarakat terutama melibatkan kaum perempuan,” ujar Caleg DPRD Kota Bandar Lampung tersebut.

Disebutkan Erika, selaku anggota dewan Komisi III yang membidangi Tata Kota dan Pemukiman Perumahan, Pemkot Bandar Lampung berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan pesisir melalui perda nomor 4 tahun 2017, tentang pemukiman kumuh. Dimana salah satu programnya adalah peningkatan kreatifitas perempuan pesisir dan masyarakat sekitarnya seperti memfasilitasi alat pengolahan ikan.

“Selain itu pemkot juga telah membangun infrastruktur jalan serta mengadakan perbaikan sanitasi,” tegas Erika.

Sementara itu, Ketua SP Sebay Lampung, Armayanti Sanusi, mengatakan Provinsi Lampung memiliki potensi kekayaan alam yang sanagat besar, salaha satunya kelautan dan perikanan. Nelayan tradisional skala kecil maupun pembudidaya ikan merupakan pelaku utama yang berkontribusi besar. Tercatat di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia 80% kegiatan perikanan dilakukan oleh nelayan tradisional skala kecil.

Ia menjelaskan, perempuan nelayan meski keberadaanya tidak diperhitungkan memiliki peran yag signifikan dalam pengelolaan perikanan dan hasil laut, baik sebagai nelayan maupun produsen olahan ikan. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Nelayaan, Pembudidaya ikan dan Petambak garam hanya menyebutkan perempuan sebagai bagian dari rumah tangga nelayan.

“Perempuan di pesisir, khususnya di Teluk Bone, Cungkeng bukan sekedar perempuan rumah tangga nelayan. Namun merupakan perempuan produsen pangan di pesisir 70% dari mereka adalah pekerja pemilih ikan kecil dan kerang di pulau pasaran,” kata Armayanti Sanusi

Di sisi lain, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Debi Hardian, mengungkapkan, keterlibatan pemilik modal dan korporasi sebagai aktor dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir merupakan salah satu problematika yang di dorong oleh konsep pembangunan ekonomi baru. Konsep ini menekankan pendekatan finansialisasi dalam mengatur dan mengelola lautan dengan memobilisasi modal untuk mencari ekonomi baru yang terdapat di lautan. Salah Satu yang krusial adalah penyususnan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tahun 2017-2023. Malaui RZWP3K wilayah lautan dan pesisisr pun akan di kavling sesuai dengan kepentingan para pihak yang pada akhirnya masyarakat pesisir akan dipaksa memepertahankan ruang hidupnya. Perkembangan isu reklamasi Teluk Lampung sejak beberapa tahun terakhir menjadi momok tersendiri bagi warga di pesisir teluk bone dan sekitarnya. Ancaman penggusuran yang akan merampas sumber penghidupan masyarakat yang ada di pesisir, namun zonasi juga bukan menjadi solusi kongkrit dalam melakukan tata kelola wilayah pesisir.

“Yang terbaru Perda No.1 Tahun2018 tentang RZWP3K telah mengatur zonasi wilayah tata kelola kawasan pesisir yaitu zona permukiman, penambangan, penangkapan, perikanan budidaya, pelabuhan, dan tambak. Tidak ada zonasi reklamasi teluk lampung pada RZWP3K, jika ada rekalamsi maka bisa dilaporkan ke dinas terkait,” kata dia.

Meskipun demkian, sambungnya, bahwa masyarakat pesisir memiliki hak yang sama dlaam akses kepada sumber kehidupan (laut). Adanya intervensi korporasi yang menginginkan akses mudah dengan menguasai wilayah pesisir untuk membangun pelabuhan pribadi maupun proyek property melipatgandakan keuntungan dengan merampas hak hidup masyarakat pesisir secara langsung maupun tidak langsung,” pungkasnya.(**)

 

Tinggalkan Komentar