RSUD Kota Agung MoU TP4D Dengan Kejari Tanggamus

Portallampung.co, Tanggamus — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Agung, Tanggamus melaksanakan Penandatangan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus tentang Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Drs. Firman Ranie, Kepala Kejari Tanggamus David P. Duarsa, SH., MH., Bagian Hukum (Bagkum) Pemkab Tanggamus, Inspektorat Tanggamus dan seluruh jajaran staf RSUD Batin Mangunang Kota Agung dan para Kasi di Kejari Tanggamus, dipusatkan di aula Ratu Kuring, Kecamatan Gisting, Tanggamus. Rabu – (6/2/2019).

Sementara itu Dalam sambutannya, Bupati Tanggamus yang disampaikan oleh Firman Ranie, menyampaikan penghargaan kepada pihak Managemen RSUD plat merah tersebut karena sudah mengambil langkah yang tepat dalam hal kerjasama terkait bantuan pihak Kejari Tanggamus. Dengan adanya MoU yang sudah dilaksanakan menjadi langkah awal dan tindakan bentuk kepedulian Pemkab dan juga aparatur hukum terhadap pengelolaan keuangan oleh instansi di lingkup pemerintah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kejari Tanggamus, David P Duarsa, SH.,MH. menandatangani MoU kerjasama dengan RSUD Kotaagung

“Penandatanganan MoU ini juga didasari atas situasi dan kondisi saat ini yang mengarab pada perbedaan pandangan dan kepentingan yang sangat rawan gesekan sosial mengarah pada pelanggaran hukum. Kedepannya dapat terwujud tata kelola RSUD yang bersih, taat hukum dan berwibawa yang muaranya pada suatu rasa bangga memiliki RSUD Kota Agung,” kata Bupati yang disampaikan oleh Firman Ranie.

Direktur RSUD Kota Agung, dr. Diyan Ekawati, mengatakan, dalam rangka merumuskan rencana kerja RSUD kedepan, maka diperlukan kerjasama dan sinergitas dengan seluruh elemen dan institusi. Untuk implementasinya, seperti yang dilaksanakan saat ini, yaitu adanya MoU antara RSUD Kota Agung dan Kejari Tanggamus.”MoU ini diharapkan dapat semakin menunjang kemajuan RSUD Kota Agung disegala bidang. Karena kedepan banyak terobosan terobosan, seperti penambahan dokter spesialis, pengadaan sarana prasarana penunjang medis dan hal lainnya,” ujar Direktur.

Kejari Tanggamus David P. Duarsa mengatakan, Dalam amanat undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan salah satu Aparatur Penegak Hukum (APH) di Indonesia, satu satunya lembaga penuntutan dalam semua tindak pidana, selain daripada itu Kejaksaan juga diberikan kewenangan lain berdasarkan undang-undang untuk bersama-sama aparatur penegak hukum baik secara preventif (pencegahan) maupun refrensif (penindakan).”Saya berharap MoU ini merupakan awal dari kerjasama yang lebih baik lagi antara kejaksaan RI dengan RSUD Kota Agung Kabupaten Tanggamus,” ujarnya.

Komitmen bersama Kejari Tanggamus dengan RSUD Kotaagung dalam rangka membangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Selain itu juga, pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat mewakili RSUD dalam penyelesaian permasalahan dibidang Datun, kemudian Kejari melalui jaksa pengacara negara dapat melakukan penegakan hukum, memberikan bantuan hukum baik itu ligitasi maupun non ligitasi dalam bentuk pertimbangan hukum seperti pendapat hukum (Legal Opinion), pendampingan hukum (Legal assistance), dan audit Hukum.

” Saya sangat mengapresiasi kepada RSUD Kota Agung yang turut membantu suksesnya program ini sebagai salah satu wujud itikad baik demi kelancaran upaya penegakan hukum. Saya berharap kerjasama ini dapat dilaksanakan secara konsisten, dan konsekuen. Sehingga tujuan kita dalam rangka penyelesaian permasalahan dapat berjalan dengan lancar dan tercipta harmonika dalam melaksanakan tugas dan kewajiban,” pungkasnya. (RSD/*)

Bagikan Artikel Ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *