Cara Caleg ‘Cekak’ Cari Celah

‘jangankan banner atau baliho besar bergambar dirinya terpajang ditepian jalan, untuk sekedar berkeliling menemui konstituennya pun ia sungkan’

Bandar Lampung – Sekarang, isi tas pinggang Santoso tak melulu uang receh untuk kembalian saja, tapi juga dua kotak kartu nama yang bergambar dirinya.

Ada aktifitas baru yang ia sandingkan dengan nafkah utamanya sebagai ojol. Ia yang tinggal di Panjang, terpaksa menyasar penumpang di kawasan Tanjungsenang, Sukarame dan Sukabumi yang menjadi dapilnya.

Di tiap shelter (tempat mangkal ojol) ia selalu singgah, membagi kartu nama sembari menyisipkan janji-janji jika ia terpilih sebagai wakil rakyat.”Cuma kartu nama aja, kalau sekedar rokok atau kopi segelas dua gelas masih bisalah,”akunya polos sembari mewanti tak menulis nama jelas dengan alasan malu.

Meski hanya dapat nomor urut sepatu, tapi Santoso optimis walau ia mengaku tak pernah memberi apapun tiap kali ‘sosialisasi’ di shelter-shelter atau kepada penumpang,”jangankan ngasih sembako, bagi-bagi duit aja nggak, ya cuma bagi kartu nama aja itu juga dapat dari ngebid, istri juga kadang marah, pulang cuma bawa tiga empat puluh ribu,” kekehnya.

Sebelum ‘mendadak caleg’, Santoso yang nyaris buta soal politik, murni mengandalkan kebutuhan keluarga dari ojek online. Alhasil, pendapatan yang semula untuk dapur rumah terpaksa dibagi dua untuk mencetak kartu nama, ia mengaku sudah mencetak tujuh kotak, yang tiap kotak berisi 100 kartu nama. Untuk mencetak kartu nama, ia menggandeng adik iparnya yang kebetulan punya jasa percetakan agar harga bisa terjangkau,”saya masih utang tiga kotak lagi”.

Karenanya, jangankan banner atau baliho besar bergambar dirinya terpajang ditepian jalan, untuk sekedar berkeliling menemui konstituennya pun ia sungkan,”malu nggak ada yang dibawa”.

Ketika ditanya misinya jika terpilih, perjuangan Santoso di parlemen pun tak jauh-jauh soal ojol,”saya mau buat perda khusus soal ojol biar nggak ada lagi PM (putus mitra, red) semena-mena dari aplikator, tarif juga harus disesuaikan,” katanya yang disambut riuh tepuk tangan sesama driver saat ditemui di shelter kawasan Sukabumi.

Lain lagi dengan Nur, caleg perempuan asal salah satu parpol besar untuk DPRD Bandar Lampung ini juga tanpa angin dan hujan mendadak terjun menjadi caleg apalagi ia non kader.

Janda dua anak ini memang pernah memiliki latar sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan, tapi soal modal, ia cuma bermodal nekad. Jangankan untuk mencetak kaos atau banner, untuk membuat kartu nama saja ia bahkan mengedit sendiri di warnet.

Visi dan misinya jika terpilih pun bias,”yang penting ketika saya terpilih jadi anggota dewan nanti, saya bisa mensejahterakan masyarakat,” katanya yang sempat tak terima ketika ditanya pengajuan dirinya sebagai caleg hanya untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan di partai tempatnya menjadi caleg.

Cara sosialisasi yang dilakukan Nur pun terbilang sederhana dan tak resmi apalagi memakai relawan ataupun tim sukses,”cuma keliling ke rumah-rumah aja ngasih kartu nama dan minta dukungan”.

Santoso maupun Nur yakin mereka bisa terpilih meski modal terbilang cekak apalagi harus bersaing dengan caleg-caleg petahana ataupun caleg yang sumber finansialnya tak terbatas.

Ada sebanyak 688 orang caleg yang terdiri dari 418 caleg laki-laki dan 270 caleg perempuan yang memperebutkan 50 kursi DPRD Kota Bandar Lampung yang tersebar di enam daerah pemilihan, termasuk Nur dan Santoso yang bertarung di dapil 4 meliputi Kecamatan Sukabumi, Tanjungsenang dan Sukarame dengan alokasi kursi untuk dapil ini sebanyak 9 kursi.

Untuk caleg yang punya sumber dana tak terbatas termasuk caleg petahana, urusan sosialisasi memang vital, karenanya mereka memasang tim relawan maupun tim sukses dengan dana yang tak berbilang.

Baliho-baliho maupun banner komersil di tempat-tempat strategis melulu didominasi oleh gambar-gambar diri mereka dengan berbagai lagak termasuk media-media sosial dan online pun tak luput dari sasaran gambar mereka.

Data dari perusahaan advertising yang diperoleh Portallampung.co di Bandar Lampung menyebutkan hampir 80 persen bidang-bidang baliho dan banner mereka diorder oleh calon legislatif tapi tak semuanya caleg DPRD Kota Bandar Lampung saja tapi juga DPRD Lampung dan DPR RI termasuk capres dan partai.

Tarif pasangnya pun bervariasi, untuk titik baliho yang strategis harganya pun fantastis dengan kontrak hingga berbulan-bulan hingga musim politik selesai.

Seorang caleg yang punya latar belakang pengusaha bahkan mengaku sudah menghabiskan dana ratusan juta sejak dirinya berniat maju padahal pileg masih sebulan lagi,”untuk macam-macam. Sosialisasi, cetak banner untuk bantu-bantu warga ya banyak lah. Bujetnya 1 M lah untuk urusan ini,” akunya.

Karenanya, untuk caleg dengan modal yang pas-pasan dan logistik yang serba tambal sulam seperti Nur dan Santoso terpaksa harus pintar-pintar mencari celah sosialisasi agar tak kalah dengan pesaing mereka.”Saya cuma bisa janji dan nggak bisa ngasih apa-apa sama warga. Kalau mereka percaya kepada saya untuk menjadi wakil di DPRD Kota Bandar Lampung ya alhamdulillah, tapi kalau tidak dipercaya ya terpaksa ngojek lagi,” tutur Santoso.

Marsyah Djismi pengamat politik yang juga mantan Ketua KPU Tulangbawang Barat ketika dimintai tanggapannya terkait ‘gap’ antara caleg cekak dan caleg tajir ini, menilai perlu ada rumusan dari KPU terkait kesenjangan ini.”Ini masalah klasik sebenarnya, tingkat persaingannya menjadi kurang ideal. Sementara di pilkada kan sudah ada aturan bahwa alat peraga kampanye (APK) semua menjadi ranah KPU,” katanya. (ikka/msr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *