Ketika Dewi Menagih Janji KIM

“Untuk kepentingan masyarakat, saya tak malu jika terpaksa harus mengemis ke pemerintah pusat”

Tanggamus – Sejak masih menjadi wacana di tahun 2011 dan kemudian dicanangkan pada tahun 2012, proyek nasional Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus hingga kini, bak angin lalu yang tak kunjung ada wujudnya.

Kunjungan demi kunjungan mulai deputi, dirjen hingga menteri ke lokasi proyek strategis nasional yang berpusat di Teluk Semaka, Tanggamus ini entah sudah yang keberapa kalinya tapi tetap saja sebatas wacana.

Sejak dari Bupati Tanggamus periode sebelumnya, Bambang Kurniawan yang harus bersusah payah memperjuangkan kawasan industri ini untuk menjadikannya prioritas hingga berganti kepemimpinan saat ini seolah menemui jalan buntu.

Ini pula yang menjadi beban moral, Bupati Dewi Handajani, kepada masyarakat. Ia bahkan mengaku tak malu jika harus mengemis ke pemerintah pusat agar KIM bisa direalisasikan secepatnya.”Untuk kepentingan masyarakat, saya tak malu jika terpaksa harus mengemis ke pemerintah pusat”.

 

 

Dihadapan tim dari Kementerian Koordinator Perekonomian yang melakukan kunjungan ke Tanggamus yang terdiri dari Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian; Wahyu Utomo, Direktur Perwilayahan Akses Industri, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Iganitius Warsito dan Divisi Aset PT. Pertamina, Hermawan, secara tegas Dewi menyampaikan keluhannya itu.

“Awalnya dijanjikan pertengahan Februari janjinya ada kejelasan, tapi tak kunjung terealisasi. Lalu pertengahan Maret saya ketemu pak Presiden menanyakan progres KIM lagi, ini udah kesekian kalinya saya sampaikan ke Presiden, lalu saya juga berkirim surat ke Presiden, dan alhamdulillah, surat tersebut direspon dengan hadirnya tim dari Kementerian ke Tanggamus,” tutur Dewi.

Dewi yang saat KIM diwacanakan, sudah menjadi Ketua PKK Tanggamus dalam setiap kegiatannya selalu mensosialisasikan rencana pembangunan KIM ini ke masyarakat namun realisasinya tidak pernah ada,”ini beban moral saya. Sebab, sudah dicanangkan sejak 2012 lalu, saya bahkan turut andil mengembar-gemborkan KIM kepada seluruh masyarakat”.

Padahal, lanjutnya, polemik permasalahan justru datang bukan dari Pemkab Tanggamus,”inikan masalah antara Pertamina dan Repindo akhirnya kami ikut terbawa-bawa juga. Bayangkan kami bahkan dianggap hanya memberi janji kosong!,” tegas Dewi.

Dewi memaparkan, bahwa dari segi topografi, Kabupaten Tanggamus sangat layak untuk dikembangkan sebagai kawasan industri, apalagi presiden sudah menetapkan KIM sebagai proyek strategis nasional (PSN).

“Kedalaman laut di Teluk Semaka sangat cocok untuk industri maritim, lalu Lampung dan Jakarta jaraknya juga tidak terlalu jauh. Maka dari itulah kami harap pemerintah pusat dapat mmepercepat KIM, saya tidak mau muluk-muluk, dengan KIM tentu efeknya luar biasa ada ribuan lowongan pekerjaan untuk masyarakat. Jadi, tolonglah ini segera dipercepat”.

 

 

Disisi lain, Pj. Sekkab Tanggamus Hamid H. Lubis dalam paparannya mengatakan bahwa KIM di Tanggamus sudah dibicarakan sejak tahun 2011, dan dicanangkan pada tahun 2012 saat era kepemimpinan Bupati Bambang Kurniawan. Semua perizinan dan sertifikat lahanpun sudah selesai, namun yang jadi pertanyaan masyarakat, mengapa KIM tidak kunjung terealisasi.

“KIM sudah ditetapkan dalam RTRW 2011-2021,sudah dilakukan feasibility study (FS) dan sejumlah perizinan seperti izin prinsip, izin lokasi, izin lingkungan sudah dilakukan,tapi belum dapat terlaksana, rupanya ada sedikit permasalahan yakni perjanjian kerjasama antara PT. Repindo Jagat Raya (RPJ) dan PT Pertamina Trans Kontinental belum selesai, dan keduanya sama-sama punya izin usaha kawasan industri (IUKI). Inilah yang jadi masalah. Harapannya segera selesai ditingkat pusat,” kata Lubis.

Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, Wahyu Utomo yang juga Ketua Pelaksana Proyek Strategis Nasional berjanji menjadi fasilitator antara Repindo dan Pertamina bisa mencapai kesepakatan dan KIM bisa terlaksana dalam waktu yang tidak lama lagi.

“Pak Menko Perekonomian sudah menugaskan agar permasalahan proyek KIM Tanggamus segera diselesaikan. Maka dari itu sepulang dari sini kami akan panggil Pertamina dan Repindo untuk duduk satu meja agar permasalahan ini segera selesai dan targetnya kuarter 2019 atau paling lambat Juni 2019, KIM Tanggamus sudah ada kejelasan dan bisa dimulai,” kata Wahyu. (rusdi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *