Ketika Majenun (Seharusnya) Bersuara

‘pada akhir tahun 2016, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama beberapa ODGJ dan penggiat kesehatan jiwa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas, pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 tahun 2015 dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus pasal diskriminatif tersebut’

Bandar Lampung – Sudah dua hari ini Bob terlihat ‘klimis’. Rambut gimbalnya juga entah kenapa mulai basah meski tak lagi bisa disisir. Daki-daki disekujur tubuhnya pun sedikit hilang.

Padahal, biasanya Bob selalu lusuh dengan celana pendek yang sudah robek disana-sini, hingga (maaf) bokongnya nyaris terlihat. Baju kaus yang lusuh dengan kain bagian pundak sebelah kiri yang sudah robek.

Kerjanya hanya mondar-mandir mencari dan memungut puntung-puntung rokok yang masih bisa disulut. Dan, orang-orang yang prihatin biasanya memberi makan atau mengorek sisa-sisa makanan di kotak-kotak sampah.

Tak jelas sejak kapan Bob menjadi bagian dari ruas Jalan Ratu Dibalau itu, warga disekitar yang kerap melihatnya melintas bahkan tak tahu kapan ia mulai menetap disalah satu pelataran ruko, meski demikian nama Bob, dijuluk oleh warga karena rambutnya yang gimbal.

“Nggak tau darimana dia (Bob) bisa dapat baju partai itu, mungkin dikasih caleg, sekarang kan musim pemilu. Badannya juga agak bersihan sekarang,” ujar Untung petugas parkir di salah satu swalayan di Jalan Ratu Dibalau yang amat familiar dengan Bob.

Meski tak ambil pusing dengan pro kontra seputar aturan KPU yang mensyaratkan orang dengan gangguan jiwa yang bisa menyalurkan hak pilihnya pada pemilu kali ini, Untung hanya bersyukur Bob diberi pakaian yang layak,”kadang risih juga kalau liat dia mondar-mandir dengan pakaian yang sudah sobek”.

Soal penderita gangguan jiwa yang bisa menyalurkan hak pilihnya ini memang merupakan hasil pedoman KPU pada Undang-Undang Pemilu yang menyebut warga yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, bukan TNI dan Polri serta tak dicabut hak politiknya, wajib masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penyandang disabilitas juga memiliki hak suara. Gangguan jiwa termasuk dalam penyandang disabilitas.

Disisi lain, Humas Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kurungannya, David menyebutkan bahwa setiap tahun angka kunjungan pasien atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) selalu meningkat.

Tercatat pada semester satu tahun 2017 ada 19.426 pasien, dan pada tahun 2018 semester pertama ada 20.072 pasien. Ironisnya, peningkatan pasien terjadi pada remaja.

ilustrasi

ODGJ (Harus) Bisa Memilih

Dokter Spesialis Kejiwaan RSJ Kurungannyawa, dr. Tendri menilai bahwa penjelasan akan kemampuan ODGJ untuk memilih akan amat panjang dan terdapat berbagai pendapat didalamnya.

Meski demikian dr. Tendri tetap berpedoman pada koligium psikiater yang dibuat Dr. dr. Irmansyah SpKJ(K) yang menyebutkan dari banyak penelitian dapat disimpulkan bahwa kapasitas seseorang tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif.

Artinya, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) psikosis seperti penderita skizofrenia, bipolar atau depresi berat tidak otomatis kehilangan kapasitas menentukan pilihan. Hanya penderita yang mengalami disfungsi kognitif yang berat kapasitasnya bisa berkurang atau dianggap tidak memiliki kapasitas.

Memilih dalam pemilu, bukanlah hal yang sulit. Tidak ada pilihan salah yang mempunyai konsekuensi buruk bagi pasien. ODGJ psikosis tetap dapat berfungsi normal pada sebagian besar kehidupannya. Umumnya gangguan jiwa psikosis bersifat kronik dan episodik (kambuhan).

Dalam kondisi‘kambuh’, ODGJ mengalami halusinasi, mempunyai pemikiran keliru atau bersikap tidak semestinya. Isi pikirnya menjadi sulit dimengerti, gagasan dan tindakannya bersifat spesifik hanya untuk dirinya. Kadang penderita dapat menjadi sulit untuk diarahkan dan bersikap tidak kooperatif.

Dalam kondisi klinis yang serius seperti ini penderita wajib mendapatkan pengobatan.

ilustrasi

Judicial Review ODGJ

Dan, pada akhir tahun 2016, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama beberapa ODGJ dan penggiat kesehatan jiwa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas, pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 tahun 2015 dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus pasal diskriminatif tersebut.

Namun, meski disetujui oleh MK. Keputusan MK bukan menghapus pasal tersebut, melainkan menganggap pasal yang dimaksud melanggar undang-undang dan tidak berkekuatan hukum sepanjang yang dimaksud dengan ‘sedang mengalami gangguan jiwa’ bukanlah ‘gangguan jiwa dan atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan’.

Artinya, pasal tersebut tetap ada dan diterjemahkan bahwa seseorang hanya boleh dicoret dari daftar peserta pemilu hanya jika ada surat keterangan dari profesional bahwa orang tersebut menderita gangguan jiwa yang permanen.

Pemilih ODGJ di Lampung

Di tempat terpisah, Komisioner KPU Pesawaran Divisi Program dan Data, Aan Saputra menyebutkan RSJ Kurungannyawa sudah mengirimkan pemberitahuan kepada KPU Pesawaran bahwa pasien yang berada di RSJ merupakan pasien dengan tingkat gangguan jiwa berat sehingga tidak memungkinkan pasien tersebut untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Sejauh ini meski RSJ Kurungannyawa berada dalam wilayah Kabupaten Pesawaran namun berdasar surat dari rumah sakit menyebutkan bahwa pasien mereka tidak memungkinkan untuk ikut memilih, jadi pasien yang ada di RSJ tidak bisa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT),” terang Aan Saputra kepada Portallampung.co. (msr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *