Pilunya Petugas Pemilu di Tanggamus; Kerja 25 Jam, Honorpun Disulap

Nasib petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memang selalu apes. Ditengah ancaman sakit hingga bahkan meninggal dunia akibat terlalu kelelahan. Jerih payah mereka ternyata masih juga dicurangi oleh tingkah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang semaunya memotong dana operasional. Ironisnya, pemotongan ini terjadi merata di 1.970 TPS yang ada di Kabupaten Tanggamus dengan besaran potongan yang bervariasi bahkan ada yang hingga setengah anggaran lebih.

Tanggamus – Meski gurat-gurat lelah masih tampak di wajah Roswita. Tapi, mantan Ketua KPPS 04, Pekon Negeriagung, Kecamatan Talangpadang itu masih ingat dan tetap rinci memaparkan berapa biaya operasional yang ia terima saat pelaksanaan pemilu 17 April lalu.

Ia bahkan ingat pengarahan yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Talangpadang kepada para KPPS sekecamatan itu, sebelum dana operasional diserahkan.

Rosita, Ketua KPPS 01 Pekon Negeriagung, Talangpadang. foto: ist

“Yang ngasih PPS-nya setelah ada arahan dari PPK Talangpadang. Yang saya terima Rp.1,850 juta sudah itu saja, tidak ada lagi,” akunya.

Yang lebih prihatin lagi tentu saja besaran dana operasional yang diterima Agus Pana, KPPS 01 Pekon Guring dan Dohari KPPS 04 Pekon Guring, keduanya hanya menerima dana operasional masing-masing tak lebih dari Rp.1,4 juta

“Serah terima uangnya nggak pake kuitansi, cuma kertas biasa itu juga seperti bukan kuitansi. Saya ingat yang kasih PPS sebelum pemilu. Saya terima-terima saja,” tutur Agus Pana.

Ini juga dialami Agus Yono Ketua KPPS 01 Pekon Karangrejo, Semaka yang hanya menerima dana operasional Rp. 1,675 juta. Belakangan setelah mereka menganggap besaran dana operasional itu tak sesuai dan mendapat informasi dari kecamatan lain bahwa besaran dana operasionalnya berbeda, ia menuntut kepada PPS dan PPK agar dana operasional ditambah,”akhirnya ditambah Rp.630 ribu, itupun diberikan setelah pemilu”.

Indikasi nakalnya petugas PPK ini terkuak justru setelah pesta demokrasi usai. Belakangan pula diindikasikan jika aksi pemotongan dana operasional KPPS ini terjadi merata dihampir seluruh KPPS yang ada di Kabupaten Tanggamus yang jumlahnya mencapai 1.970 tempat pemungutan suara (TPS).

Para KPPS itu mengakui dana operasional yang mereka terima jauh dari kata memadai apalagi sejumlah KPPS berada di lokasi yang aksesnya terbilang sulit dengan medan yang berat.

Di tempat terpisah Staf Pengelola Keuangan KPU Tanggamus, Abdul Faqih mengungkapkan bahwa dana operasional yang seharusnya diterima oleh masing-masing KPPS adalah sebesar Rp.2,884 juta. Dana operasional itu diluar dari honor para petugas tersebut.

Dana operasional yang sudah ditetapkan itu menurutnya digunakan untuk sewa soundsystem, sewa meja kursi hingga biaya perjalanan dinas ketua maupun anggota KPPS untuk berkoordinasi dengan PPS maupun PPK.

“Dana operasional sebesar Rp.2,884 juta itu bersih yang mereka terima tanpa ada potongan apapun termasuk pajak. Dan, sama sekali tidak ada revisi anggaran apapun, karena pemilu ini menggunakan anggaran pusat dengan besaran yang sudah ditetapkan sama seluruh Indonesia,” jelas Abdul Faqih.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari komisioner KPU Tanggamus yang membidangi masalah ini, meskipun para anggota KPPS ini mendesak agar masalah ini segera diselesaikan secara transparan.”Kalau memang hak kami kembalikan kepada kami,” tegas Agus Pana. (RSD)

7 thoughts on “Pilunya Petugas Pemilu di Tanggamus; Kerja 25 Jam, Honorpun Disulap

  1. Sebaikny usut tuntas, dan kepada media sejatinya kawal hingga ketemu titik terang, kareana hal ini dapat masuk ranah hukum pidana, bagaimana tidak KPPS yg tidak menempelkan hasil C1 saja bisa kena PIDANA..!
    LANJUTDAN KAWAL TERUS PENYIDIKAN jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga..

  2. Polisikan saja, biar terkuak aksi antek antek seperti itu, kalou dibiarkan besar kepala bagi mereka mereka yang suka memakan uang yg bukan hak mereka.

  3. di kecamatan PUGUNG pun juga mengalami nasib yang sama..dana Operasinal tiap KPPS hanya Rp. 1.850.000,-/ TPS. sedangkan di pugung sendiri ada 187 TPS.. kali kan saja dana PUNGLI yang di potong oleh PPK..JUMLAHnya lebih dari 200jtan..
    USUT TUNTAS… bila perlu PIDANAKAN..agar ada efek jera…..!!

  4. wah…ternyata begitu kotor permaian PPK se kabupaten tanggamus..bukan tidak mungkin dana operasinal PPS juga di sunat…
    semoga ALLAH membalas dengan hukuman yang setimpal atas perbuatan jahat mereka…

  5. Kami anggota KPPS Kecamatan Semaka terus terang sangat kecewa dengan adanya penyulapan dana anggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab …
    bagaimana tidak kerja keras kami sebagai anggota KPPS sebagai ujung tombak Pesta Demokrasi ini ternyata tak dianggap selayaknya …
    Bisa dibilang *Nama kami sebagai anggota KPPS dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan pribadi *.
    Kami berharap agar hal ini dapat diselesaikan dengan bijaksana tanpa pandang bulu seperti yang seharusnya …
    Agar ada efek jera kepada pihak-pihak tak bertanggung jawab …
    Dan kami harap untuk kedepanya tidak akan ada lagi penyulapan dana yang mengatasnamakan kami ataupun Pemerintah …

  6. Usuuut donk… Telusuri… Konfirmasi semua pihak terkait… Semoga lanjut samapai KPK… Ayooo LSM Tanggamus tunjukan Taringmu…. Agar media bisa mendampingi dan mempublikasikan… Samapai KPK yang menangani…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *