Seribu Cara Melupakan Daswati

Bandar Lampung – Karat-karat seng yang menutup bangunan reot itu mulai keropos. Sementara, bangunan-bangunan menjulang dibeberapa sisi rumah reot itu seperti mengepung dan kontras.

Lima remaja berpakaian lusuh, bercelana ketat kurus dengan baju yang kumal memojok, sepasang diantaranya sedang asyik berpelukan tak perduli, hanya sedikit terkejut kemudian sibuk masyuk lagi.

Disekitar mereka, ada sampah makanan dan kaleng-kaleng kecil lem sepatu dan satu ukulele hitam diantara gerobak-gerobak makanan yang semrawut.

Belukar-belukar setinggi orang dewasa juga mulai meranggas dimana-mana, sampah dan bau pesing juga kerap menyeruak mengganggu.

Di sudut Jalan Tulang Bawang No 11 Enggal, rumah itu benar-benar reot dan tua sekali. Dari arah belakang rumah sesekali terdengar suara ayam yang riuh, diantara tembok-tembok yang mulai rontok, bata yang sudah tak lagi merah terlihat mengering dan kusam.

Kayu-kayu kusen dan jendela yang keropos juga terlihat tak elok dan amat mengganggu, kaca jendelanya pun sudah penuh tambalan di rumah seluas 1.000 meter yang terlihat sempit karena belukar.

Banner-banner para wakil rakyat menghias dimana-mana, ada yang mulai robek nyaris lepas dari seng diantara lalu-lalang kendaraan yang melintas juga seperti tak perduli,”kemarin ada motor yang kecelakaan karena kaget liat penampakan di rumah itu katanya,” tunjuk Sarif pedagang batagor tepat dibawah tangga lapangan parkir GOR Saburai ke arah rumah kusam itu.

Pedagang batagor ini bahkan lebih mengenal rumah itu dengan sebutan rumah hantu ketimbang melihat latar sejarah rumah itu,”disini jangan nanya rumah Daswati, nggak ada yang ngerti, kalau rumah hantu, baru paham”.

Rumah itu memang benar-benar merana. Pejabat sekelas Gubernur Lampung dan Walikota Bandar Lampung yang pernah berkunjung ke rumah ini pun tak mampu sekedar menjaga apalagi merestorasi situs sejarah hingga Lampung dikenal sebagai provinsi setelah memisahkan diri dengan Sumatera Selatan lewat clusterisasi bagian; Sumatera Bagian Selatan.

Pun, dengan aksi yang pernah dilakukan sejumlah aktifis akan pentingnya keberlangsungan rumah ini beberapa waktu yang lalu juga, hanya dianggap angin lalu, tagar #SaveDaswati, hanya bertahan tak lebih dari hitungan minggu.

Rumah itu dijaga oleh Jasim atau Ijas, ia sedang tidak ada ‘dirumah’. Suasananya lumayan lengang, entah mungkin itu pula alasan, kawanan gembel lusuh yang suka buat rusuh itu ada disudut rumah.

Fadliansyah Cholid pemerhati sejarah menyebut rumah Daswati kini, layaknya bangunan biasa yang tak memiliki arti apa-apa untuk Lampung.”Padahal, dari rumah ini, Lampung bisa seperti sekarang ini, tapi kenapa kita justru berusaha melupakan keberadaannya,” kata Fadliansyah.

Ia berharap momentum hari jadi Lampung tanggal 18 Maret mendatang bisa jadi awal untuk merestorasi rumah Daswati sebagai bagian dari sejarah Lampung.

“Kami menggugah Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung untuk sedikit saja menunjukkan rasa pedulinya terhadap rumah Daswati, sebelum rumah ini benar-benar rata dengan tanah!”.

Dikutip dari berbagai sumber Daswati atau Rumah Daswati pernah menjadi milik Kolonel Achmad Ibrahim yang dijadikan sekretariat Front Nasional (FN), ormas bentukan Bung Karno yang berkonsentrasi untuk membangun republik pascaperang kemerdekaan.

Daswati adalah akronim dari Daerah Swatantra Tingkat atau bisa juga berarti daerah otonom yang menjadi embrio awal terbentuknya pemerintahan Provinsi Lampung.

Ketika itu, masyarakat Lampung merasa rentang jarak yang terlalu jauh dalam hal administrasi dan pemerintahan. Sebagai karesidenan, segala administrasi harus melalui legalisasi di Palembang yang lumayan jauh.

Sehingga, para tetua adat, pemimpin-pemimpin daerah karesidenan, tokoh-tokoh masyarakat Lampung dan tokoh-tokoh partai di Lampung tergerak untuk menjadikan Lampung sebagai daerah tingkat I.

Sekitar 1962, berbagai upaya para pemimpin karesidenan Lampung dalam memerdekakan diri dari Provinsi Sumatera Selatan terus dilakukan, seperti salah satunya pembuatan petisi untuk Pemprov Sumatera Selatan. Namun, berkali-kali juga tidak membuahkan hasil.

Hingga tanggal 28 Februari 1963, bertempat di rumah Radja Sjah Alam diadakan rapat yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat Lampung dan tokoh-tokoh partai di Tanjung Karang.

Hasilnya, pembentukan Panitia Perjuangan Daswati I Lampung. Panitia ini, berjumlah 12 orang dari berbagai tokoh antara lain Komarudin selaku penasehat, Radja Sjah Alam (PNI) selaku Ketua, Nasjir Rachman (Murba) selaku sekretaris, Mustafa Sengaji (PBII) selaku bendahra, Hi. Achmad Ibrahim (Kapt TNI AD) selaku penggagas.

Kemudian, Achmad Zaini selaku penghubung pemerintah Dati (Daerah Tingkat) I Sumatera Selatan dengan Pemerintah Pusat di Jakarta, Basir Amin (Murba), Ubah Pandjaitan (Parkindo), Sabda Panjinagara (Parkindo), M. Husni Gani (NU), M.A Pane (PKI) dan FX. G. Adi Warsito (Partai Katolik).

Panitia ini mulai mengadakan rapat I (7 Maret 1963) di gedung perjuangan 45. Rapat ini menghasilkan suatu pernyataan yang didukung oleh masyarakat Lampung melalui para pemimpin partai dan tokoh masyarakat Lampung.

Secara sukarela, Ibrahim menjadikan rumahnya sebagai tempat rapat bagi Panitia Perjuangan Daswati I Lampung. Dan akhirnya, rumah itu ditetapkan sebagai kantor sekretariat Panitia Perjuangan Daswati I Lampung.

Setelah berkas-berkas yang diperlukan dirasa cukup, tanggal 18 Mei 1963 Panitia Perjuangan Daswati I Lampung menemui presiden RI, Ir. Soekarno di Istana Bogor.

Selama satu jam bertemu, akhirnya presiden menyetujui Lampung menjadi daerah Provinsi yang memiliki hak otonominya sendiri, dengan syarat masyarakat Lampung memberikan bantuan dalam pembangunan jalan raya di Sumatera.

Keluarnya SK Mendagri No. BK2/103/5-472 tanggal 14 Desember 1963 A.17/1313-3 tentang persetujuan pembentukan Daswati I Lampung, ini sangat menggembirakan khususnya para pelaku sejarah.

Untuk menindaklanjuti SK Mendagri, tanggal 8 Januari 1964 keluarlah SK Gubernur atau KDH Sumatera Selatan No.L.5/1964 dalam pembentukan Tim Asistensi yang bertugas membantu Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Selatan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemindahan hak, tugas kewajiban serta kewenangan urusan pemerintah dari pemerintah Sumatera Selatan kepada pemerintah daerah Lampung.

Pada 13 Februari 1964, keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 3 Tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat I Lampung dengan mengubah UU No. 25 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat I Sumatera Selatan.

Namun, Lampung belum bisa melaksanakan pemerintahan yang otonom karena belum memenuhi persyaratan. Yaitu belum adanya kepala daerah, belum dilakukannya serah terima Pemerintahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Provinsi Lampung serta PERPPU yang masih bersifat sementara karena belum disejui Dewan Perwakilan Rakyat.

Hingga, tanggal 18 Maret 1964 diselenggarakan upacara serah terima pemerintahan dari Provinsi Sumatera Selatan kepada Provinsi Lampung.

Pelantikan Kusno Dhanupojo sebagai Gubernur Lampung I juga dilakukan di hari yang sama. Eny Karim selaku Menteri Dalam Negeri saat itu, turut menjadi saksi peristiwa besar bagi Lampung. (msr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *